Foto : Menlu Inggris William Hague
LONDON - Menteri Luar Negeri Inggris William
Hague mengatakan, sanksi tidak akan menjadi pilihan utama bagi Uni Eropa
dalam merespons kebijakan pembangunan pemukiman Israel. Saat ini,
Inggris pun masih sibuk menggelar rapat untuk mempertemukan Israel dan
Palestina di meja runding.
"Saya tidak melihat adanya antusiasme di Uni Eropa tentang penjatuhan sanksi ekonomi ke Israel. Kami masih berusaha untuk membawa kedua belah pihak itu kembali bernegosiasi," ujar Hague, seperti dikutip Reuters, Rabu (5/12/2012).
"Meski demikian, bila tidak ada pembalikan keputusan yang diumumkan, kami ingin mempertimbangkan langkah apa yang akan diambil Uni Eropa untuk masalah ini," tambahnya.
Selain Inggris, Prancis juga menepis laporan yang menyatakan adanya penjatuhan sanksi ekonomi ke Israel. Proyek pembangunan pemukiman itu memang dipandang ilegal oleh Uni Eropa, namun pihak Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hanya melontarkan kecaman.
Kelanjutan dari proyek pembangunan itu diutarakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, usai Palestina memperbaharui statusnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Netanyahu langsung dikritik habis-habisan oleh banyak negara.
Uni Eropa pun didesak menjatuhkan sanksi visa bagi para pemukim Israel yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. Usulan sanksi itu sudah menjadi bahan perbincangan para diplomat Uni Eropa di Ramallah, Palestina, namun hal itu tidak pernah muncul sebagai kebijakan karena banyak negara Eropa yang bermitra dengan Israel.
Seperti diketahui, para pemukim-pemukim Yahudi sering menyerang warga sipil Palestina, termasuk di antaranya adalah anak-anak dan perempuan. Tak jarang, mereka melakukan perusakan tempat ibadah di wilayah Palestina.
Pemerintah Israel sudah mengambil tindakan untuk mengamankan para pemukim-pemukim itu. Namun terkadang pemukim tetap mengabaikan karena perlakuan mereka sudah menjadi budaya.(AUL)
"Saya tidak melihat adanya antusiasme di Uni Eropa tentang penjatuhan sanksi ekonomi ke Israel. Kami masih berusaha untuk membawa kedua belah pihak itu kembali bernegosiasi," ujar Hague, seperti dikutip Reuters, Rabu (5/12/2012).
"Meski demikian, bila tidak ada pembalikan keputusan yang diumumkan, kami ingin mempertimbangkan langkah apa yang akan diambil Uni Eropa untuk masalah ini," tambahnya.
Selain Inggris, Prancis juga menepis laporan yang menyatakan adanya penjatuhan sanksi ekonomi ke Israel. Proyek pembangunan pemukiman itu memang dipandang ilegal oleh Uni Eropa, namun pihak Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hanya melontarkan kecaman.
Kelanjutan dari proyek pembangunan itu diutarakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, usai Palestina memperbaharui statusnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Netanyahu langsung dikritik habis-habisan oleh banyak negara.
Uni Eropa pun didesak menjatuhkan sanksi visa bagi para pemukim Israel yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. Usulan sanksi itu sudah menjadi bahan perbincangan para diplomat Uni Eropa di Ramallah, Palestina, namun hal itu tidak pernah muncul sebagai kebijakan karena banyak negara Eropa yang bermitra dengan Israel.
Seperti diketahui, para pemukim-pemukim Yahudi sering menyerang warga sipil Palestina, termasuk di antaranya adalah anak-anak dan perempuan. Tak jarang, mereka melakukan perusakan tempat ibadah di wilayah Palestina.
Pemerintah Israel sudah mengambil tindakan untuk mengamankan para pemukim-pemukim itu. Namun terkadang pemukim tetap mengabaikan karena perlakuan mereka sudah menjadi budaya.(AUL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar